Berita FISIP, Selasa 30 Desember 2025 - Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) bekerja sama dengan PPSDM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Halaqoh Haji di FISIP UIN Jakarta. Kegiatan ini mengangkat tema Pengelolaan Dana Haji, Klarifikasi Isu Publik, dan Prinsip Syariah, serta dihadiri mahasiswa, dosen, dan berbagai elemen masyarakat.

Sejumlah akademisi dan praktisi hadir sebagai narasumber, di antaranya Prof. Arif Zamhari, Prof. Gun Gun Heryanto, Prof. Hamka Hasan, Dr. Wiwi Siti Sajaroh, Dr. M. Zaki Mubarak, dan Dr. Lilik Ummi Kaltsum.

Prof. Arif Zamhari menyoroti sejumlah persoalan yang kerap berulang, seperti antrean panjang, biaya pesawat yang mahal, manasik haji yang terlalu singkat, keterlambatan distribusi buku dan dokumen, hingga persoalan tenda dan barcode. Ia mendorong digitalisasi total, perpanjangan waktu bimbingan dan pengumpulan dokumen, serta penataan ulang sistem kloter dan tenda sebagai solusi.

Dr. Wiwi Siti Sajaroh berbagi pengalaman sebagai petugas haji perempuan yang menghadapi tantangan besar di lapangan. Sementara itu, Dr. M. Zaki Mubarak menegaskan pentingnya transparansi dan amanah agar pengelolaan haji tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Prof. Gun Gun Heryanto menilai besarnya perputaran dana haji merupakan tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, kehadiran BPKH menjadi langkah penting untuk memperbaiki tata kelola dana haji.

Sementara itu, Dr. Lilik Ummi Kaltsum mengingatkan pentingnya kesiapan jemaah, baik secara pengetahuan maupun mental, sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Anggota Dewan Pengawas BPKH, Prof. Hamka Hasan, menegaskan bahwa persoalan haji dari tahun ke tahun relatif sama. “Ke depan, pengelolaan haji harus terus diperbaiki agar lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.