FISIP UIN Jakarta Bahas Politik Lingkungan dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan
Berita FISP. Senin 19 Oktober 2026 - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui Program Studi Ilmu Politik dan Laboratorium Ilmu Politik menyelenggarakan Studium Generale bertajuk “Politik Lingkungan dan Masa Depan Pembangunan: Ekonomi atau Ekologi?” pada Senin (19/10/2026). Bertempat di Auditorium Prof. Bahtiar Effendy, kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa untuk membahas keterkaitan antara kebijakan politik, krisis iklim, dan pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan diawali dengan sambutan Dekan FISIP UIN Jakarta, Prof. Dr. Dzuriyatun Toyibah, dan dipandu oleh moderator M. Ezha Fachriza Roshady, M.I.P. Diskusi menghadirkan tiga narasumber, yaitu Iqbal Damanik, M.I.P., Climate and Energy Manager Greenpeace Indonesia; Prof. Iim Halimatusa’diyah, Guru Besar FISIP UIN Jakarta; serta Novia Widyaningtyas, S.Hut., M.Sc., staf ahli Kementerian Kehutanan.
Tata Kelola Kehutanan Berkelanjutan
Dalam pemaparannya, Novia Widyaningtyas membahas pentingnya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologi melalui tata kelola kehutanan berkelanjutan. Ia menyoroti berbagai tantangan pengelolaan hutan, mulai dari perubahan iklim, konflik kawasan hutan, penegakan hukum, perlindungan hak masyarakat adat, hingga pengembangan ekonomi hijau. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan melalui pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Pengembangan ekonomi hijau juga dapat dilakukan melalui jasa lingkungan, perdagangan karbon, bioekonomi, dan ekowisata.
Krisis Iklim sebagai Persoalan Politik
Selanjutnya, Iqbal Damanik menyampaikan materi bertajuk “Uncovering the Roots of the Climate Crisis”. Ia menjelaskan bahwa krisis iklim tidak terlepas dari keputusan politik yang memengaruhi kebijakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Iqbal juga menyoroti persoalan pembukaan hutan, kerusakan lahan gambut, serta praktik ekstraktif yang berpotensi memperburuk kondisi lingkungan. Menurutnya, upaya mengatasi krisis iklim membutuhkan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan ekosistem serta pengawasan yang kuat terhadap pengelolaan sumber daya alam.
Menimbang Kepentingan Ekonomi dan Ekologi
Sementara itu, Prof. Iim Halimatusa’diyah mengulas hubungan antara ekonomi dan ekologi dalam proses pembangunan. Ia mempertanyakan anggapan bahwa kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, keuntungan pembangunan kerap dinikmati oleh kelompok tertentu, sedangkan dampak kerusakan lingkungan justru ditanggung masyarakat luas. Ia juga menekankan bahwa bencana seperti banjir dan kebakaran hutan tidak hanya menimbulkan dampak ekologis, tetapi juga kerugian sosial dan ekonomi. Karena itu, persoalan lingkungan perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan, bukan diposisikan sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi.
Mendorong Pembangunan Berkelanjutan
Melalui Studium Generale ini, mahasiswa diajak memahami bahwa persoalan lingkungan memiliki dimensi politik yang berkaitan erat dengan pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya alam, dan arah pembangunan. Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.(Riani)
