Berita FISIP. Senin 12 Oktober 2026 - Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia (ILMISPI) bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyelenggarakan Simposium Nasional 2026 bertema “Memperkuat Peran Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam Mengawal Demokrasi dan Menjaga Ruang Publik yang Partisipatif” di Auditorium Bahtiar Effendy, FISIP UIN Jakarta, Senin (12/10/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Roy Imanuddin, peneliti Katadata.co.id, dan Prof. Dr. Ahmad Bakir Ikhsan, M.Si., Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan Virgiawan Hidayat sebagai moderator. Simposium menjadi ruang diskusi untuk membahas tantangan demokrasi Indonesia sekaligus memperkuat peran mahasiswa dalam mendorong partisipasi publik yang kritis dan konstruktif.

Dekan FISIP UIN Jakarta, Prof. Dr. Dzuriyatun Toyibah, M.Si., M.A., dalam sambutan sekaligus pembukaan kegiatan menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan mengkritisi situasi sosial-politik serta proses demokrasi sebagai agen perubahan sosial. Peran tersebut perlu dijalankan melalui kegiatan akademik maupun aktivisme dengan strategi yang tepat dan relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam pemaparannya, Roy Imanuddin menyoroti keterkaitan antara kondisi ekonomi dan kualitas demokrasi. Ia mempertanyakan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam indikator makro ketika sebagian masyarakat, khususnya kelas menengah di sektor manufaktur, menghadapi penurunan kualitas hidup dan meningkatnya risiko kesejahteraan. Roy juga mengingatkan potensi kelebihan pasokan tenaga kerja pada 2030 akibat keterbatasan daya serap. Kondisi tersebut dinilai dapat mempersempit peluang mobilitas ekonomi dan menambah ketidakpastian bagi masyarakat. Menurutnya, kondisi ekonomi turut memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pengelolaan anggaran negara yang belum memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan serta pelayanan publik dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan proses demokrasi. Ia menekankan pentingnya ruang publik yang bebas, inklusif, terbuka, responsif, dan berbasis bukti. Dalam konteks ini, mahasiswa FISIP diharapkan mampu menjadi penggerak diskusi publik, mengkritisi kebijakan, serta menyampaikan argumentasi yang logis dan didukung data. Kemampuan berpikir analitis, literasi data dan digital, komunikasi, pemecahan masalah, serta kolaborasi dan adaptabilitas menjadi kompetensi penting yang perlu dikembangkan.

Sementara itu, Prof. Dr. Ahmad Bakir Ikhsan, M.Si., membahas pentingnya memperkuat peran mahasiswa dalam konsolidasi demokrasi. Ia mengidentifikasi lima tantangan utama demokrasi kontemporer, yaitu polarisasi politik, apatisme publik, disinformasi, oligarki politik, dan distorsi ruang publik. Polarisasi politik dan politik identitas, menurutnya, dapat menghambat partisipasi kelompok minoritas, perempuan, dan kelompok rentan. Di sisi lain, apatisme publik berpotensi membuat demokrasi hanya berjalan secara prosedural tanpa menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Dominasi kepentingan pemilik modal dan komersialisasi opini di ruang publik juga dapat meminggirkan suara kelompok akar rumput.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Prof. Ahmad Bakir Ikhsan menekankan enam peran mahasiswa. Pertama, memperkuat literasi demokrasi dan kesadaran kewargaan. Kedua, menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan berbasis data. Ketiga, mengawal ruang publik digital yang sehat untuk menghadapi disinformasi politik. Keempat, mengembangkan budaya dialog dan deliberasi publik. Kelima, mengambil peran sebagai policy entrepreneur melalui penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan keterlibatan dalam forum konsultasi publik. Keenam, membangun kolaborasi dengan masyarakat sipil untuk memperluas partisipasi dan memperkuat pengawasan terhadap kebijakan publik.

Diskusi dan tanya jawab berlangsung dengan melibatkan peserta dari sejumlah perguruan tinggi. Berbagai pertanyaan mengangkat persoalan sinergi mahasiswa dengan masyarakat, keberanian menyampaikan pendapat di tengah menyempitnya ruang diskusi, serta faktor yang mendorong meningkatnya apatisme publik. Dalam diskusi tersebut, penguatan data dan argumentasi dinilai penting untuk membuka ruang dialog yang lebih setara. Keberanian menyampaikan pendapat juga perlu dibangun melalui kebiasaan, sementara apatisme dapat muncul ketika partisipasi politik tidak menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat maupun akibat rendahnya literasi politik.

Melalui Simposium Nasional 2026, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami demokrasi sebagai sistem dan prosedur politik, tetapi juga mengambil peran aktif dalam menjaga kualitasnya. Penguatan nalar kritis, penggunaan data, keterbukaan terhadap dialog, dan kolaborasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dari upaya membangun ruang publik yang partisipatif. Kegiatan ini menegaskan kembali pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial yang mampu mengawal jalannya demokrasi sekaligus mendorong kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(Riani)