Penulis : Amanda Faizah Nurfahda (Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta)

Pandemi Covid-19 bukan hanya sebuah peristiwa luar biasa berupa wabah yang mengancam keselamatan jiwa banyak orang, tetapi juga merupakan manifestasi dari bentuk ancaman baru yang sebelumnya bahkan tidak pernah benar-benar dibayangkan akan mengguncang dunia sebesar ini. Covid-19 yang awalnya dianggap sepele sebagai sebuah penyakit pernapasan yang menyerang sistem imun dan paru-paru manusia, dengan gejala seperti demam, batuk, dan sesak napas, pada kenyataannya turut berubah menjadi ancaman terhadap ketahanan sebuah negara secara menyeluruh. Serangan ini bukan lagi hanya menargetkan individu sebagai korban, tetapi melemahkan sistem, struktur pemerintahan, dan bahkan menjatuhkan roda perekonomian secara drastis.

Ancaman keamanan bukan lagi berbentuk militer atau kekuatan bersenjata yang secara fisik dapat dihancurkan, melainkan hadir sebagai serangan tak kasat mata yang melumpuhkan sistem dan memaksa negara-negara di berbagai belahan dunia memasuki kondisi total lockdown, situasi ketika  seluruh aktivitas sosial, ekonomi, dan pergerakan manusia dibatasi secara ekstrem. Situasi ini bukan hanya terjadi di negara berkembang atau wilayah dengan sistem kesehatan dan yang minim dan rapuh, tetapi juga melumpuhkan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Italia, Inggris, Jerman, hingga Tiongkok, yang selama ini dianggap memiliki ketahanan nasional dan kapabilitas teknologi paling unggul di dunia. Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana Italia menjadi salah satu negara Eropa pertama yang kolaps pada awal 2020, rumah sakit penuh, tenaga kesehatan kewalahan, dan sistem kesehatan nasional nyaris runtuh. Amerika Serikat, negara yang dikenal sebagai pemilik kekuatan militer terbesar di dunia, justru mencatat jumlah kematian tertinggi global akibat keterlambatan respons dan polarisasi kebijakan publik. Inggris terpaksa menerapkan lockdown nasional berulang kali, menelan kerugian ekonomi ratusan miliar pound dalam waktu singkat. Sementara itu, Tiongkok sebagai episentrum awal pandemi harus menutup seluruh Kota Wuhan, kota berpenduduk lebih dari 11 juta jiwa, dalam kebijakan lockdown total yang belum pernah terjadi sebelumnya di era modern.

Sepanjang sejarah peradaban manusia, wabah penyakit memang bukan menjadi hal baru, Black Death pada abad ke-14 menewaskan lebih dari sepertiga populasi Eropa, Ebola merebak di Afrika, dan berbagai pandemi lainnya telah merenggut jutaan nyawa. Namun, berbeda dengan masa lalu, pandemi Covid-19 hadir pada tahun 2020 ketika dunia telah tersambung rapat dalam jaringan globalisasi dan kemajuan teknologi. Inilah momen krusial yang menyadarkan dunia bahwa ancaman mematikan kini tidak lagi datang dari perang tradisional, tetapi dari bentuk-bentuk tak kasat mata yang lebih menakutkan seperti wabah penyakit. Hal lainnya yang memperkuat fakta bahwa Covid-19 berhasil mengguncang tatanan global adalah dengan rapuhnya rantai pasok global atau global supply chain yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian dunia. Produksi barang esensial seperti masker, obat-obatan, hingga chip semikonduktor terganggu secara global. Ketergantungan negara-negara terhadap impor bahan baku dari satu atau dua negara tertentu memunculkan kerentanan dan kelemahan baru, bukan karena perang, tetapi karena mobilitas manusia dan logistik dunia terhenti juga tersendat secara tiba-tiba. Shutdown bandara internasional, pelabuhan, pabrik, dan lembaga pendidikan secara serentak menjadikan dunia seperti tombol “pause” ditekan secara global, sesuatu yang bahkan perang besar sekalipun tidak pernah berhasil lakukan.

Pandemi Covid-19 secara brutal mengungkap realita bahwa kekuatan militer dan kekuatan senjata bukan lagi jaminan utama keamanan nasional. Sebuah virus berukuran mikroskopis mampu menggerakkan milyaran manusia untuk dikunci di rumah masing-masing. Bukan hanya satu, dua atau tiga negara, tapi hampir semua negara di dunia terkena imbas dari kekacauan yang dihadirkan oleh pandemi Covid-19. Negara-negara tidak lagi sekedar berbicara tentang pertahanan teritorial, tapi tentang ketahanan sistem kesehatan, kapasitas digital surveillance, teknologi bioteknologi, kecerdasan data, kemandirian logistik, dan kemampuan merespons krisis secara cepat. Di titik inilah, dunia menyadari bahwa keamanan tidak lagi hanya soal melindungi perbatasan negara, tetapi melindungi ekosistem kehidupan manusia itu sendiri. Negara-negara dihadapkan pada situasi yang menuntut tindakan cepat dan adaptif, karena pandemi Covid-19 berkembang secara eksponensial dengan ritme dan pola yang begitu cepat dan tidak terduga sehingga tidak memberi ruang bagi kesalahan kebijakan sedikit pun, dikarenakan berurusan langsung dengan keselamatan nyawa seseorang. Walaupun pada kenyataannya seringkali terjadi kekeliruan kebijakan juga keterlambatan dalam pengambilan keputusan juga kebijakan oleh pemerintah yang memangku kepentingan dan berdampak langsung pada kenaikan jumlah korban yang signifikan.

Pemerintah turut didorong kuat untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan korban secara darurat, mulai dari penyediaan fasilitas kesehatan tambahan, perekrutan tenaga kesehatan baru, hingga pengadaan alat pelindung diri (APD) dan ventilator dalam jumlah besar. Tidak cukup hanya merespons pasien yang sudah terinfeksi, negara juga harus secara real-time memantau angka penularan, tren penyebaran virus, dan memetakan zona risiko, karena keterlambatan satu hari saja berpotensi meningkatkan jumlah korban secara drastis. Inilah alasan mengapa dashboard digital pemantauan kasus, seperti yang dilakukan Korea Selatan, Singapura, dan Selandia Baru, menjadi instrumen vital untuk pengambilan keputusan berbasis data, bukan spekulasi politik.

Di saat yang sama, negara juga dituntut untuk menjamin ketersediaan vaksin, mekanisme distribusi yang cepat dan merata, serta penyediaan tempat-tempat karantina untuk membatasi mobilitas masyarakat yang berisiko tinggi menularkan virus. Kebijakan ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi menjadi strategi keamanan nasional yang menentukan apakah sebuah negara mampu bertahan atau gagal menghadapi krisis. Proses ini menuntut koordinasi lintas sektor si antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, militer, tenaga kesehatan, ahli epidemiologi, hingga sektor swasta untuk bekerja dalam satu komando. Pada konteks ini, pandemi memaksa negara untuk membangun resiliensi sistemik, bukan hanya reaksi instan. Kecepatan adaptasi menjadi garis pemisah antara negara yang selamat dan negara yang terpukul keras oleh pandemi. Negara yang lambat merespons mengalami lonjakan kematian, kepanikan publik, dan kekacauan sosial-ekonomi yang sulit dikendalikan. Sebaliknya, negara yang bergerak cepat dan strategis mampu menjaga stabilitas nasional bahkan ketika seluruh dunia berada dalam kondisi krisis. Pada titik ini, pandemi membuktikan bahwa keberhasilan suatu negara tidak semata ditentukan oleh besarnya kekuatan militer atau tingkat kemajuan ekonomi, tetapi oleh ketanggapan kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan kemampuan bertindak secara presisi dalam situasi darurat. Fakta ini sekaligus membongkar ilusi bahwa kemajuan teknologi atau kekuatan ekonomi otomatis menjamin ketahanan sebuah negara. Banyak negara maju dengan reputasi global yang tinggi justru kewalahan karena tidak siap secara sistem, tidak sigap dalam pengambilan keputusan, dan gagal membaca karakter ancaman yang bergerak cepat dan tak kasat mata. Sebaliknya, negara-negara yang sejak awal menerapkan pendekatan berbasis sains, transparansi data, dan koordinasi terpusat, seperti Korea Selatan, Selandia Baru, dan Vietnam dinilai  terbukti jauh lebih efektif dalam mengendalikan situasi.

Pengalaman pahit dari Covid-19 membuat banyak negara menyadari bahwa pertahanan nasional tidak bisa lagi terbatas pada militer, senjata, dan kekuatan fisik. Pandemi ini menjadi alarm keras bahwa ketahanan sistem kesehatan, kemandirian rantai pasok, kemampuan digital tracking, dan kapasitas pengambilan keputusan cepat adalah bagian dari kekuatan strategis yang sama pentingnya dengan pertahanan militer. Negara-negara mulai membangun sistem biosekuriti nasional yang lebih serius, memperkuat pusat data krisis, menyiapkan skenario darurat jangka panjang, dan memastikan koordinasi lintas sektor tidak lagi lamban seperti di awal pandemi.

Kesadaran ini juga mendorong negara untuk berinvestasi besar dalam teknologi kesehatan, kecerdasan buatan untuk pemantauan wabah, hingga pengembangan vaksin domestik agar tidak lagi sepenuhnya bergantung pada negara lain ketika krisis global berikutnya terjadi. Banyak negara kini membentuk early warning system berbasis data real-time, memperluas kapasitas laboratorium bioteknologi, dan menata ulang infrastruktur kesehatan agar dapat segera dikonversi menjadi pusat penanganan krisis dalam hitungan hari. Bahkan, isu semacam pandemi kini secara resmi masuk dalam dokumen strategi keamanan nasional berbagai negara, sejajar dengan ancaman perang, terorisme, dan konflik politik.

Maka dari itu, Covid-19 menjadi titik balik global yang mengubah cara negara memandang keamanan. Bukan lagi sebatas menjaga perbatasan dari serangan bersenjata, tetapi melindungi keberlangsungan hidup rakyat dari ancaman non-tradisional yang tak terlihat. Dunia kini bergerak menuju era keamanan yang jauh lebih kompleks, yakni ketika kekuatan sebuah negara ditentukan oleh kemampuannya dalam bertahan, beradaptasi, dan memastikan sistem nasional tetap hidup bahkan di tengah krisis global yang paling ekstrem.