Penulis : Marrizio Alhaidar Mawardi, Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta

Bisa nggak sih anime dan manga jadi ancaman negara? Pertanyaan ini sering muncul setiap kali ada isu viral, apalagi saat simbol One Piece dipakai di ruang publik. Di Januari 2026, One Piece masih sangat populer di Indonesia. Komunitasnya besar, kontennya gampang tersebar, dan potongan adegan bisa muncul di mana saja.

Masalahnya, kata “ancaman” sering dipakai terlalu longgar. Ada yang bicara soal moral, ada yang bicara soal ketertiban, ada juga yang langsung lompat ke “keamanan nasional”. Padahal, tiga hal itu beda jalur.

Artikel ini membahas satu hal saja: apakah One Piece mengancam keamanan nasional Indonesia. Fokusnya pemisahan yang rapi, antara kekhawatiran yang wajar, isu sosial budaya, dan ancaman negara yang nyata.

Apa sebenarnya yang dimaksud “ancaman keamanan nasional” di Indonesia?

Dalam bahasa sederhana, ancaman keamanan nasional adalah sesuatu yang bisa mengganggu atau merusak hal inti dari sebuah negara. Bukan sekadar bikin heboh, bukan sekadar bikin marah. Intinya ada pada empat area ini:

 * Kedaulatan: negara bisa kehilangan kendali atas wilayah, keputusan, atau sistemnya.

 * Keselamatan warga: ada risiko nyata pada nyawa dan keamanan fisik.

 * Ketertiban umum: muncul kekerasan, kerusuhan, atau gangguan besar yang meluas.

 * Stabilitas negara: layanan publik lumpuh, konflik meningkat, atau institusi tak bisa bekerja.

Contoh ancaman yang biasanya masuk kategori “nyata” itu seperti teror, kekerasan terorganisir, sabotase infrastruktur, spionase, serangan siber yang melumpuhkan layanan penting, atau provokasi yang sengaja dirancang untuk memicu kerusuhan.

Sementara itu, ada isu yang sering terasa “mengancam”, tapi sebenarnya masuk ranah sosial budaya. Misalnya konten hiburan yang dianggap terlalu vulgar, terlalu keras, atau “nggak sesuai nilai”. Ini bisa jadi masalah, tapi jalur penanganannya beda. Biasanya lewat edukasi, literasi media, klasifikasi usia, atau kebijakan platform. Bukan lewat kacamata ancaman negara.

Fenomena bendera One Piece pada 2025 juga memicu perdebatan soal ekspresi dan respons aparat. Beberapa kampus melihatnya sebagai ekspresi simbolik anak muda, bukan ancaman langsung, seperti dibahas dalam liputan UGM tentang fenomena bendera One Piece sebagai perlawanan simbolik [https://ugm.ac.id/id/berita/fenomena-bendera-one-piece-dinilai-sebagai-bentuk-ekspresi-perlawanan-simbolik/]. Ini membantu kita melihat konteks: simbol budaya pop sering dibaca macam-macam, tergantung situasi.

Perbedaan antara “konten yang tidak cocok” dan ancaman negara

Konten yang dianggap “tidak cocok” biasanya soal umur, norma keluarga, dan lingkungan sekolah. Ada kekerasan, ada bahasa kasar, ada fan service, atau tema yang berat. Itu urusan klasifikasi dan pendampingan.

Di titik ini, alat yang relevan biasanya:

Rating usia: panduan untuk orang tua dan penonton.

Sensor atau kurasi platform: pembatasan akses untuk usia tertentu.

Pilihan keluarga: mau nonton apa, kapan, dan bareng siapa.

Keamanan nasional beda level. Ia bicara tindakan nyata dan dampak luas. Konten fiksi jarang langsung masuk ke sana tanpa perantara.

Kapan budaya pop bisa jadi masalah keamanan?

Budaya pop bisa jadi masalah keamanan kalau dipakai sebagai kendaraan untuk tindakan berbahaya. Bukan karena judulnya, tapi karena cara memakainya.

Tanda yang bisa dikenali pembaca:

Hasutan kekerasan: ajakan menyerang orang atau kelompok di dunia nyata.

Propaganda terkoordinasi: akun dan jaringan yang mendorong kebencian, dengan pola yang rapi.

Penggalangan dana ilegal atau penipuan massal: memakai nama fandom untuk mengeruk uang, lalu dana mengalir ke aktivitas melanggar hukum.

Kalau indikator itu nggak ada, biasanya isu yang terjadi lebih cocok dibahas sebagai masalah literasi, etika berinternet, atau konflik komunitas.

Apakah One Piece mengancam keamanan nasional Indonesia? Analisis risiko yang realistis

Jawaban ringkasnya: secara umum, tidak. One Piece adalah karya fiksi dan hiburan. Kemungkinannya menjadi ancaman keamanan nasional itu kecil, dampaknya juga cenderung terbatas.

Cara yang lebih adil untuk menilai adalah pakai kerangka “kemungkinan dan dampak”.

 * Kemungkinan One Piece memicu ancaman negara secara langsung: rendah. Ceritanya fiksi, konteksnya jauh, dan penonton paham itu hiburan.

 * Dampak turunan di sekitar fandom dan internet: ada, tapi biasanya bersifat sosial, bukan ancaman kedaulatan.

Yang sering bikin ribut bukan manganya, tapi peristiwa di sekelilingnya. Misalnya simbol dipakai untuk protes, lalu muncul salah paham, lalu menyebar jadi narasi “mengancam negara”. Diskusi di kampus juga banyak menyorot hal ini. Salah satu contoh bacaan konteks akademik ada di FISIP UIN Jakarta, lewat tulisan “Apakah One Piece Mengancam Keamanan Nasional Indonesia?” [https://www.fisip.uinjkt.ac.id/id/apakah-one-piece-mengancam-keamanan-nasional-indonesia]. Setuju atau tidak, poin pentingnya adalah pemetaan isu perlu rapi.

Jadi, fokusnya bukan “One Piece bahaya”, melainkan “apa yang orang lakukan dengan simbol dan narasinya”.

Isi cerita One Piece: tema bajak laut, kekerasan, dan anti-otoritarianisme

One Piece bercerita soal petualangan, persahabatan, dan mimpi yang dikejar mati-matian. Ada konflik, ada pertarungan, ada senjata, dan ada musuh yang digambarkan menindas.

Ada juga tema perlawanan terhadap ketidakadilan. Ini sering dianggap “anti-otoritarian”. Tapi dalam banyak karya fiksi, tema seperti ini lebih mirip pesan moral: melawan penindasan, membela yang lemah, dan menolak korupsi kekuasaan. Itu bukan ajakan makar.

Masalah muncul kalau penonton menelan mentah-mentah tanpa konteks. Anak yang masih kecil bisa meniru adegan berkelahi, atau menyerap gagasan “pokoknya lawan aturan”. Di sini yang dibutuhkan adalah pendampingan dan penjelasan, bukan label ancaman negara.

Kuncinya sederhana: fiksi itu fiksi. Dunia nyata punya hukum, konsekuensi, dan tanggung jawab sosial.

Risiko yang lebih mungkin: misinformasi, fan war, dan ujaran kebencian di media sosial

Risiko terbesar justru ada di ekosistem online. Potongan adegan bisa dipelintir. Hoaks soal pelarangan bisa muncul. Komunitas bisa diadu domba. Data pribadi bisa dibocorkan saat fan war memanas.

Ini bisa mengganggu ketertiban. Ini juga bisa jadi masalah keamanan siber sosial (social harm). Tapi itu tetap bukan bukti One Piece mengancam negara. Itu bukti ruang publik digital kita mudah panas.

Beberapa langkah cepat untuk cek hoaks:

 * Cek sumber pertama: media kredibel atau cuma akun repost.

 * Cek tanggal: isu lama sering dijual ulang.

 * Cari kanal resmi: pernyataan lembaga, sekolah, atau platform.

 * Waspada narasi panik: judul bombastis biasanya minta dibagikan cepat.

Saat polemik bendera muncul, ada juga perhatian dari organisasi hak asasi. Amnesty International Indonesia menilai respons razia dan intimidasi berlebihan dalam siaran pers mereka tentang pengibaran bendera One Piece dan kebebasan berekspresi [https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/hentikan-razia-dan-intimidasi-warga-pengibar-bendera-one-piece/08/2025/]. Ini menambah satu lapis konteks: kadang yang jadi masalah bukan simbolnya, tapi cara meresponsnya.

Yang bisa dilakukan: pendekatan sehat tanpa panik moral

Pendekatan yang paling berguna itu yang bisa dipakai sehari-hari. Tenang, jelas, dan fokus pada risiko nyata.

Panik moral bikin semua orang defensif. Penggemar merasa diserang, orang tua makin khawatir, diskusi jadi bising. Yang dibutuhkan justru kebiasaan yang rapi: literasi media, aturan rumah yang masuk akal, dan ruang dialog.

Kalau ada simbol One Piece dipakai di ruang publik, nilai dulu konteksnya. Apakah itu sekadar gaya, kritik sosial, atau provokasi yang mengarah ke kekerasan? Penilaian yang baik selalu butuh bukti, bukan asumsi.

Untuk orang tua dan sekolah: rating usia, pendampingan, dan diskusi nilai

Langkah yang simpel, tapi konsisten:

 * Cek rating usia sebelum anak menonton.

 * Tonton bareng untuk anak yang masih SD.

 * Bedakan fiksi dan nyata dengan contoh yang mudah.

 * Batasi jam layar biar nggak kebablasan.

 * Ajarkan etika komentar supaya nggak ikut fan war.

Contoh pertanyaan diskusi yang ringan:

“Kenapa Luffy nolong orang lain?”

“Apa akibatnya kalau pakai kekerasan terus?”

“Kalau di sekolah, cara melawan ketidakadilan itu gimana yang aman?”

Tujuannya bukan menggurui. Tujuannya membangun filter di kepala anak.

Untuk pemerintah dan platform: fokus pada penipuan dan hoaks, bukan memburu judulnya

Prioritas yang lebih masuk akal:

Akun penipuan: tiket event palsu, merchandise palsu, donasi fiktif.

Phishing dan peretasan: tautan “giveaway” yang mencuri akun.

Bot penyebar hoaks dan ujaran kebencian: pola sebar cepat, narasi memecah.

Yang dibutuhkan publik adalah aturan yang jelas, kanal aduan yang mudah, dan edukasi yang rutin. Kalau kebijakan konten transparan, orang nggak gampang percaya isu “dilarang diam-diam”.

Kajian akademik tentang simbol dan wacana juga bisa membantu pembuat kebijakan memahami konteks. Salah satunya ada di artikel jurnal Udayana tentang analisis wacana pengibaran bendera One Piece [https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/nawala/article/view/461/214], yang menempatkan fenomena ini dalam kerangka politik simbolik dan budaya anak muda.

Kesimpulan

One Piece pada dasarnya tidak mengancam keamanan nasional Indonesia. Ia karya fiksi, dinikmati lintas usia, dan dampak langsungnya kecil. Yang lebih perlu diwaspadai adalah hal di sekitarnya: misinformasi, fan war, doxing, penipuan, dan ujaran kebencian yang bisa mengganggu ketertiban.

Langkah praktisnya jelas. Nikmati karya dengan bijak, pakai rating usia, dan bicarakan nilainya tanpa panik. Saat ada kabar heboh, cek sumber sebelum ikut menyebar. Ruang publik yang sehat lebih kuat dari simbol apa pun.