Mahasiswa FISIP UIN Jakarta Dalami Isu Pemberantasan Korupsi melalui Study Visit ke KPK
Berita FISIP. Selasa 22 Oktober 2026 - Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melaksanakan kegiatan study visit ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini diselenggarakan melalui Direktorat Jejaring Pendidikan Antikorupsi KPK dan diikuti oleh mahasiswa semester 5 sebagai bagian dari pembelajaran di luar ruang kelas.
Mengangkat tema “Korupsi sebagai Krisis Integritas: Menimbang Kepercayaan Publik terhadap Aparat Penegak Hukum dan Moralitas Individu dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan mahasiswa mengenai persoalan korupsi, sekaligus memberikan pemahaman langsung tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Kegiatan diawali dengan sambutan dari M. Ezha Fahricza Roshady, M.I.P. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jejaring Pendidikan Antikorupsi KPK atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa untuk belajar secara langsung. Ia juga menyoroti pentingnya keselarasan antara nilai moral yang diyakini masyarakat dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah persoalan korupsi yang masih menjadi tantangan di Indonesia.
Selanjutnya, materi bertajuk “Muda Melawan Korupsi” disampaikan oleh Kak Fatimah. Dalam pemaparannya, ia membahas berbagai aspek pemberantasan korupsi, mulai dari pengertian dan bentuk-bentuk korupsi, faktor penyebab, modus tindak pidana, hingga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara.
Salah satu pembahasan yang disampaikan adalah korupsi sebagai fenomena gunung es. Kasus yang terungkap ke publik dinilai hanya menggambarkan sebagian dari persoalan yang lebih luas. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari praktik berskala kecil dalam pelayanan publik hingga penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan sumber daya negara dalam jumlah besar.
Kak Fatimah juga menjelaskan perbedaan antara gratifikasi dan suap. Menurutnya, pemberian yang dianggap sebagai bentuk ucapan terima kasih atau kebiasaan sosial tetap perlu diperhatikan apabila berkaitan dengan jabatan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat mampu membedakan tindakan yang dianggap lumrah dengan perilaku yang berpotensi melanggar prinsip integritas.
Dalam materi tersebut, turut dibahas faktor penyebab kecurangan melalui konsep Fraud Pentagon, yang terdiri atas lima unsur, yaitu pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), capability (kemampuan), arrogance (arogansi), dan rationalization (rasionalisasi). Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi dapat dipengaruhi oleh kondisi individu maupun kelemahan sistem pengawasan dan kelembagaan.
Selain itu, mahasiswa diajak memahami dampak korupsi yang tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak supremasi hukum, menurunkan kualitas hidup masyarakat, menghambat proses demokrasi, serta mengurangi pemenuhan hak-hak masyarakat. Pembahasan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) menjadi salah satu contoh untuk menggambarkan besarnya kerugian negara dan dampaknya terhadap kepentingan publik.
Materi kemudian berlanjut pada pembahasan peran lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Narasumber juga menjelaskan kedudukan dan independensi KPK, termasuk pentingnya menjaga transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan lembaga.
Tidak hanya membahas aspek kelembagaan, Kak Fatimah turut menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dan generasi muda dalam membangun budaya antikorupsi. Mahasiswa didorong untuk menerapkan kejujuran dalam kehidupan akademik, menolak segala bentuk kecurangan, melakukan pengawasan secara bertanggung jawab, serta berani menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran melalui saluran yang tepat.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Sejumlah mahasiswa mengangkat berbagai persoalan, di antaranya independensi KPK, efektivitas peraturan perundang-undangan dalam menjerat pelaku korupsi, edukasi antikorupsi bagi masyarakat, hingga upaya mencegah normalisasi perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari.
Diskusi tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan sekaligus memahami berbagai tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pentingnya kemauan politik (political will) dalam mendorong perubahan regulasi dan perbaikan kelembagaan.
Melalui kegiatan study visit ini, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai pemberantasan korupsi dari perspektif hukum, politik, sosial, dan etika. Pengalaman tersebut diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, meningkatkan kesadaran hukum, serta membangun integritas dalam kehidupan akademik maupun bermasyarakat.(Riani)
