Penulis : Khusnul Khotimah, Mahasiswa Hubungan Internasional

Saya yakin, bahwa bentuk perjuangan masyarakat untuk mempertahankan suaranya saat ini telah banyak berubah. Perlawanan tidak lagi dilakukan dengan senjata atau konflik politik yang terbuka. Tetapi melalui simbol-simbol sederhana yang memiliki makna kuat dan mampu menggugah kesadaran publik. Warna pink, yang biasanya identik dengan kelembutan dan kasih sayang, telah bertransformasi menjadi simbol keberanian, solidaritas, dan kritik moral terhadap kekuasaan. Peristiwa pada 28 Agustus 2025 menjadi bukti nyata hal tersebut. Ketika ribuan warga dari berbagai daerah berkumpul di sekitar Gedung DPR RI untuk melakukan aksi damai sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Aksi tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Melainkan hasil dari kesadaran bersama bahwa rakyat masih ingin didengar dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Gerakan Brave Pink lahir sebagai respon terhadap berbagai kebijakan DPR RI yang dianggap jauh dari kepentingan masyarakat luas. Bagi banyak orang, aksi ini menjadi wujud nyata cinta terhadap tanah air, sebuah bentuk perlawanan damai yang justru memperkuat nilai-nilai demokrasi. Namun, di sisi lain tidak sedikit pula pihak yang memandang gerakan ini dengan rasa curiga, menganggapnya sebagai potensi ancaman bagi stabilitas politik dan keamanan nasional. Meskipun pandangan terhadap gerakan ini berbeda-beda, satu hal yang pasti bahwa Brave Pink menjadi cerminan penting tentang dinamika sosial dan politik di Indonesia.

Terlepas dari hal tersebut. Apakah gerakan ini menandai semakin hidupnya semangat demokrasi rakyat Indonesia? Atau justru menjadi tanda awal munculnya keresahan sosial yang bisa mengguncang dasar-dasar negara?

Makna di Balik Brave Pink

            Gerakan Brave Pink muncul sebagai hasil dari rasa kecewa dan keprihatinan masyarakat terhadap situasi politik yang dinilai semakin jauh dari prinsip keterbukaan dan tanggung jawab publik. Pemilihan warna pink sebagai simbol utama bukan dilakukan secara kebetulan. Warna ini melambangkan semangat, empati, kelembutan, dan rasa peduli terhadap sesama. Dalam konteks gerakan ini, warna pink juga mencerminkan keberanian moral masyarakat untuk menyuarakan kritik terhadap kekuasaan dengan cara yang damai dan bermartabat.

Saat hari aksi berlangsung, warna pink mendominasi hampir di seluruh jalanan. Para peserta mengenakan pakaian, pita, hingga masker dengan warna yang sama. Di tengah teriknya cuaca ibu kota, suasana tetap terkendali, tenang, namun penuh ketegasan. Tidak ada tindakan kekerasan atau provokasi, melainkan nyanyian, doa, serta poster yang membawa pesan moral. Setiap peserta datang dengan kesadaran bahwa perlawanan tidak harus dilakukan dengan amarah atau kekacauan, melainkan melalui kedamaian dan solidaritas. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa bentuk perlawanan masyarakat telah berubah. Yang awalnya perjuangan identik dengan senjata dan kekuatan fisik. Namun saat ini masyarakat menunjukkan perlawanan melalui simbol, citra, serta kecanggihan sosial digital. Brave Pink menjadi gambaran nyata perubahan awal cara rakyat berpolitik untuk menyuarakan pendapat.

Meski demikian, tidak semua pihak memberikan tanggapan positif terhadap gerakan ini. Sebagian kelompok menilai Brave Pink sebagai bagian dari pengaruh nilai-nilai global yang dikhawatirkan dapat mengikis norma sosial dan budaya lokal Indonesia. Ada pula pihak yang mencurigai adanya kepentingan politik tertentu di balik munculnya gerakan ini. Pandangan dan tuduhan semacam ini menunjukkan betapa rumitnya dinamika sosial-politik di Indonesia, di mana satu simbol sederhana sekalipun bisa menimbulkan berbagai tafsir, perdebatan, dan bahkan kecurigaan di tengah masyarakat.

Aspirasi Rakyat di Tengah Krisis Kepercayaan

Aksi Brave Pink menunjukkan munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat. Ketika warga merasa tidak lagi diwakili secara moral maupun politik, ruang untuk menyampaikan aspirasipun mulai berpindah dari gedung-gedung pemerintahan ke jalanan. Bagi banyak orang, aksi yang terjadi pada 28 Agustus bukan sekadar bentuk penolakan terhadap kebijakan. Tapi juga ajakan agar pemerintah kembali berpihak pada kepentingan rakyat secara nyata.

Aksi ini digerakkan oleh semangat sukarela dan kesadaran bersama masyarakat. Tidak ada campur tangan dari partai politik manapun. Yang terlibat dalam gerakan ini diantaranya: masyarakat sipil, akademisi, komunitas perempuan, hingga generasi muda yang aktif di media sosial. Melalui dunia digital, mereka saling terhubung, menyebarkan pesan solidaritas, dan membangun relasi dukungan di berbagai daerah. Brave Pink menjadi simbol lahirnya bentuk politik baru di Indonesia, yaitu politik yang berlandaskan moral, kejujuran, empati, dan integritas. Masyarakat menolak praktik politik yang hanya berorientasi pada kekuasaan dan keuntungan pribadi. Dengan cara yang damai dan simbolik, Brave Pink mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa kepercayaan rakyat hanyalah kekuasaan yang rapuh dan mudah runtuh.

Namun, kehadiran massa dalam jumlah besar di ibu kota juga menimbulkan pertanyaan tentang batas antara kebebasan berpendapat dan keamanan negara. Bagi aparat keamanan, menjaga keseimbangan antara hak warga untuk berdemonstrasi dan menjaga ketertiban umum bukanlah hal yang mudah. Sebagian pihak juga khawatir bahwa aksi seperti ini bisa disusupi oleh provokator atau kepentingan politik tertentu. Kekhawatiran tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi yang terbuka, negara selalu berada pada posisi sulit. Dimana harus menjamin kebebasan sipil, tapi juga tetap harus menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Brave Pink dalam Perspektif Keamanan Non-Tradisional

            Dalam kajian hubungan internasional modern, konsep keamanan non-tradisional menjelaskan bahwa ancaman terhadap negara tidak hanya berasal dari luar. Tapi juga bisa muncul dari dalam masyarakat itu sendiri. Ketimpangan sosial, hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah, dan perpecahan politik merupakan contoh ancaman tradisional yang bisa melemahkan ketahanan nasional. Dalam konteks ini, aksi Brave Pink bukan sekadar gerakan sosial, melainkan menjadi tanda penting mengenai kondisi keamanan sosial di Indonesia saat ini. Gerakan tersebut menunjukkan bahwa keamanan nasional di era modern tidak cukup diukur dari stabilitas politik atau kekuatan militer semata. Akan tetapi, keamanan juga bergantung pada sejauh mana masyarakat merasa aman, dihargai, dan dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Ketika rakyat merasa diabaikan, rasa tidak percaya dan ketegangan sosial bisa muncul, yang pada akhirnya mengancam persatuan bangsa.

Aksi Brave Pink membuktikan bahwa demokrasi tidak bisa dijaga hanya dengan kekuatan aparat keamanan. Demokrasi akan benar-benar kuat ketika rakyat merasa memiliki dan menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Karena itu, respons pemerintah terhadap gerakan seperti Brave Pink menjadi cerminan kualitas demokrasi di Indonesia. Jika pemerintah menanggapinya dengan tindakan keras dan menekan, jarak antara rakyat dan negara akan semakin lebar. Sebaliknya, jika pemerintah memilih untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat, kepercayaan publik akan tumbuh, dan hal itu justru akan memperkuat keamanan serta stabilitas nasional.

Ketahanan Nasional dan Dinamika Partisipasi Publik

Dalam konteks ketahanan nasional, gerakan seperti Brave Pink bisa dilihat dari dua sudut pandang. Di satu sisi, gerakan ini bisa menjadi tantangan bagi stabilitas negara karena memperlihatkan adanya ketegangan antara masyarakat dan pemerintah. Namun di sisi lain, gerakan ini juga bisa menjadi kekuatan moral yang memperkuat ketahanan sosial bangsa. Karena, negara yang benar-benar kuat bukanlah negara yang tidak pernah dikritik, melainkan negara yang mampu menerima kritik sebagai sarana untuk belajar, memperbaiki diri, dan menjadi lebih baik. Ketahanan nasional membutuhkan keseimbangan antara stabilitas dan partisipasi masyarakat. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Jika pemerintah menutup ruang partisipasi dengan alasan menjaga stabilitas, maka stabilitas itu justru akan menjadi rapuh. Sebaliknya, partisipasi yang berjalan tanpa batas dan tanpa aturan juga bisa menimbulkan kekacauan. Dalam hal ini, gerakan Brave Pink menunjukkan bahwa keterlibatan rakyat bisa dilakukan dengan cara yang damai, tertib, dan bermoral.

Selain itu, gerakan ini juga menunjukkan bagaimana teknologi dan media sosial telah menjadi bagian penting dalam ketahanan sosial dan politik. Brave Pink muncul, berkembang, dan menyebar melalui dunia digital. Ruang media sosial menjadi wadah bagi tumbuhnya solidaritas, tapi juga berpotensi menjadi tempat penyebaran informasi yang salah. Karenanya meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar gerakan sosial seperti ini tidak mudah dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh narasi politik yang menyesatkan. Dari sudut pandang pembangunan nasional, Brave Pink juga mengingatkan bahwa keamanan tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan rakyat. Masyarakat yang hidup sejahtera dan merasa dihormati tidak akan mudah terprovokasi untuk melakukan konflik. Sebaliknya, ketimpangan sosial dan rasa ketidakadilan bisa menjadi pemicu lahirnya gerakan sosial. Oleh karena itu, Brave Pink dapat dianggap sebagai peringatan bagi negara untuk meninjau kembali kebijakan sosial dan politiknya, agar tercipta rasa aman yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Pancasila sebagai Kompas Moral

            Pancasila menjadi dasar penting yang dapat menjaga agar semangat sosial seperti Brave Pink tidak berubah menjadi sesuatu yang merusak. Nilai-nilai tentang kemanusiaan, keadilan, dan persatuan yang tercantum dalam Pancasila seharusnya menjadi pedoman bagi setiap gerakan masyarakat maupun kebijakan pemerintah. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” menegaskan bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan dan bermartabat. Sedangkan sila ketiga, “Persatuan Indonesia,” mengingatkan bahwa perbedaan pendapat tidak seharusnya memecah belah bangsa.

Jika dilihat secara positif, gerakan Brave Pink sebenarnya justru menghidupkan kembali semangat Pancasila. Gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki kepedulian terhadap kondisi negaranya. Mereka turun ke jalan bukan untuk menimbulkan kekacauan, tetapi untuk menyampaikan pesan dan mengingatkan pemerintah. Namun, agar gerakan ini tidak disalahpahami, penting bagi negara dan masyarakat untuk membangun ruang dialog yang terbuka, saling menghormati, dan bersifat membangun. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman moral berarti menempatkan rakyat bukan sekadar sebagai pihak yang diawasi, tetapi juga ebagai bagian penting dari pembangunan dan penjaga keamanan bangsa. Ketika pemerintah mau mendengar aspirasi rakyat, dan rakyat menyampaikan aspirasinya dengan damai, maka keduanya bekerja sama dalam menjaga kestabilan negara. Dengan begitu, Brave Pink bukanlah ancaman, melainkan bagian dari proses panjang bangsa Indonesia dalam mencari keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Keamanan Nasional dan Keberanian Berwarna Pink

Brave Pink menandakan gerakan baru dalam perjalanan politik Indonesia saat ini. Gerakan ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia masih memiliki cara untuk menyuarakan pendapat secara damai tanpa kekerasan. Aksi tersebut menjadi cerminan nyata dari semangat demokrasi yang hidup. Bahwa keberanian tidak selalu harus ditunjukkan dengan kemarahan, tetapi melalui kesadaran, keteguhan moral, dan komitmen untuk menjaga keadilan.Bagi pemerintah, Brave Pink menjadi pengingat penting bahwa keamanan nasional tidak bisa dijaga hanya dengan kekuatan aparat atau tindakan tegas. Keamanan sejati bergantung pada seberapa besar kepercayaan rakyat terhadap negara.

Ketika masyarakat merasa aspirasinya didengar dan dihargai, mereka akan menjadi pelindung paling setia bagi negaranya sendiri. Namun, jika suara rakyat diabaikan, maka ancaman terhadap keamanan tidak datang dari luar, melainkan dari hilangnya rasa percaya di dalam negeri. Oleh karenanya, memahami gerakan Brave Pink tidak berarti mencurigai ataupun menentangnya, tetapi mencoba melihatnya sebagai cerminan dari kebutuhan bangsa untuk memperbarui hubungan antara pemerintah dan rakyat dengan lebih baik.