Penulis : Muhammad Nabiel Rabbani (Mahasiswa Hubungan Internasional)

Perubahan iklim kini menjadi ancaman paling nyata terhadap keamanan manusia di tingkat global. Ia tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengguncang tatanan politik, ekonomi, dan sosial dunia. Artikel ini berargumen bahwa krisis iklim merupakan bentuk baru dari ancaman keamanan non-tradisional yang menuntut pergeseran paradigma dari keamanan negara menuju keamanan manusia. Dalam konteks hubungan internasional, kegagalan tata kelola global dan ketimpangan adaptasi antarnegara menunjukkan bahwa ancaman iklim tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga politis dan etis. Dengan demikian, memahami perubahan iklim sebagai ancaman terhadap keamanan manusia merupakan langkah mendasar menuju tata dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

Selama bertahun-tahun, keamanan internasional dipersepsikan sebagai urusan senjata, aliansi militer, dan stabilitas negara. Namun kini, ancaman terbesar umat manusia justru datang dari sesuatu yang tidak memiliki tentara, tidak membawa panji, dan tidak dapat dinegosiasikan: perubahan iklim. Kenaikan suhu global, mencairnya es  kutub, hingga bencana ekstrem yang kian sering terjadi telah menjadikan bumi sendiri sebagai aktor yang menguji batas daya tahan peradaban. Masalahnya, perubahan iklim tidak hanya mengguncang ekosistem, tetapi juga menggoyahkan fondasi keamanan manusia. Ia melampaui batas teritorial, menghancurkan struktur sosial, dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang sulit dikendalikan. Dalam konteks hubungan internasional, ini bukan lagi isu lingkungan semata, melainkan persoalan eksistensial yang mendefinisikan ulang makna “aman” di dunia yang semakin rapuh.

Paradigma keamanan tradisional selama ini berfokus pada kedaulatan negara dan ancaman militer. Namun, perubahan iklim mengungkapkan betapa sempitnya pandangan tersebut. Ketika kekeringan melanda, hutan terbakar, dan banjir menghancurkan wilayah permukiman, persoalannya bukan lagi tentang siapa yang berperang, melainkan siapa yang mampu bertahan hidup. Di sinilah konsep human security menjadi relevan. Diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1994, gagasan ini menekankan bahwa keamanan harus berfokus pada manusia pada kehidupan, kesejahteraan, dan martabatnya. Ancaman iklim dengan demikian bukan sekadar masalah lingkungan, tetapi serangan terhadap tujuh dimensi keamanan manusia: ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik.

Fenomena seperti migrasi iklim di Pasifik Selatan atau krisis pangan di Afrika akibat kekeringan ekstrem adalah bukti konkret. Ketika kebutuhan dasar gagal terpenuhi dan negara tidak mampu melindungi warganya, maka yang terguncang bukan hanya kehidupan individu, melainkan legitimasi sistem global itu sendiri.

Dampak perubahan iklim tidak berhenti pada penderitaan ekologis; ia juga memperumit politik kekuasaan global. Kekurangan sumber daya seperti air, tanah subur, dan energi memicu kompetisi baru yang potensial berkembang menjadi konflik terbuka. Kawasan Sahel di Afrika, misalnya, menjadi contoh nyata di mana perubahan iklim memperuncing konflik etnis dan perebutan lahan. Namun ancaman ini bersifat lintas kelas dan lintas benua. Negara-negara maju sekalipun tidak kebal terhadap dampaknya. Gelombang migrasi akibat bencana lingkungan menimbulkan tekanan sosial di Eropa; transisi menuju energi bersih menciptakan persaingan ekonomi baru antara kekuatan besar; dan negara-negara berkembang, yang paling rentan terhadap bencana, kerap menjadi korban dari ketimpangan global.

Dengan demikian, krisis iklim juga berarti krisis keadilan internasional. Mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi justru menanggung beban terberat. Sementara itu, kekuatan besar terus menunda komitmen serius atas nama kepentingan ekonomi nasional. Dunia sedang menyaksikan bentuk baru dari “perang diam” yang memperlihatkan betapa rapuhnya solidaritas antarnegara. Meskipun telah ada perjanjian internasional seperti Paris Agreement (2015), realitas menunjukkan bahwa tindakan kolektif masih jauh dari cukup. Komitmen negara-negara besar sering kali bersifat simbolik dan tidak disertai implementasi nyata. Sementara itu, negara berkembang menghadapi dilema moral dan ekonomi: bagaimana menjaga keberlanjutan tanpa mengorbankan pembangunan?

Kesenjangan kapasitas adaptasi antara global north dan global south memperdalam ketidakadilan iklim. Negara kaya memiliki teknologi dan dana untuk beradaptasi, sedangkan negara miskin harus berhadapan langsung dengan bencana tanpa perlindungan memadai. Lembaga-lembaga seperti PBB, UNEP, dan IPCC memang berperan dalam riset dan advokasi, tetapi kekuatannya terbatas karena bergantung pada kesediaan politik negara anggota.

Tantangan utamanya terletak pada kurangnya mekanisme penegakan yang kuat. Dunia membutuhkan tata kelola iklim yang tidak hanya mengimbau, melainkan mengikat secara moral dan hukum sebuah sistem yang menempatkan keberlanjutan manusia di atas kalkulasi ekonomi jangka pendek.

Bahaya perubahan iklim bukan prediksi masa depan ia sudah berlangsung hari ini. Dari gelombang panas ekstrem di Eropa, kebakaran hutan di Australia dan Amerika, hingga tenggelamnya pulau-pulau kecil di Indonesia dan Pasifik, semuanya merupakan peringatan keras. Setiap bencana membawa konsekuensi sosial-politik: kehilangan pekerjaan, krisis pangan, migrasi besar-besaran, dan potensi disintegrasi sosial.

Dalam sektor kesehatan, misalnya, kenaikan suhu global meningkatkan penyebaran penyakit tropis seperti malaria dan dengue ke wilayah yang sebelumnya tidak terjangkit. Krisis air bersih memperburuk sanitasi dan memperbesar risiko epidemi. Di bidang ekonomi, perubahan pola cuaca mengancam produksi pangan dan rantai pasok global. Ketika harga bahan pokok melonjak, stabilitas sosial pun ikut terguncang. Fenomena ini menunjukkan bahwa keamanan manusia bukan lagi urusan militer atau diplomatik, melainkan persoalan keseharian: seberapa aman seseorang untuk makan, bekerja, dan hidup tanpa ancaman dari alam yang rusak oleh perbuatan manusia.

Dari perspektif ekonomi internasional, krisis iklim juga membuka dimensi baru dari ketimpangan. Negara industri terus mengandalkan energi fosil, sementara negara berkembang ditekan untuk beralih ke energi bersih tanpa dukungan teknologi yang memadai. Hal ini menimbulkan apa yang disebut banyak akademisi sebagai green inequality ketidaksetaraan hijau di mana transformasi menuju ekonomi rendah karbon hanya menguntungkan negara yang sudah mapan secara teknologi.

Untuk keluar dari kebuntuan ini, dunia membutuhkan diplomasi iklim yang lebih visioner. Negara-negara harus berhenti melihat isu lingkungan sebagai beban, dan mulai memandangnya sebagai fondasi bagi stabilitas global. Transisi menuju energi hijau seharusnya tidak menjadi arena kompetisi geopolitik, melainkan proyek kolektif kemanusiaan. Inisiatif seperti pendanaan Loss and Damage Fund di COP28 menjadi langkah awal penting, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan komitmen distribusi sumber daya yang adil dan transparan.

Lebih dari itu, diplomasi iklim harus mengakui bahwa setiap kebijakan nasional memiliki implikasi global. Ketika satu negara gagal menurunkan emisinya, yang terdampak bukan hanya warganya, melainkan seluruh umat manusia. Prinsip common but differentiated responsibilities yang diadopsi dalam negosiasi iklim harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata: tanggung jawab bersama, tetapi proporsional dengan kapasitas dan sejarah kontribusi masing-masing negara.

Perubahan iklim pada dasarnya adalah cermin: ia memperlihatkan betapa egoisme nasional dan logika kekuasaan telah mengalahkan tanggung jawab kemanusiaan. Di era ini, keamanan tidak lagi dapat diukur dari seberapa kuat militer suatu negara, tetapi seberapa tangguh masyarakatnya menghadapi krisis lingkungan. Sudah saatnya tatanan dunia menempatkan keamanan manusia sebagai inti dari kebijakan global.

Melindungi bumi bukanlah idealisme romantik, melainkan prasyarat untuk bertahan hidup. Tanpa ekosistem yang stabil, tidak ada ekonomi, tidak ada kedaulatan, dan tidak ada masa depan. Dunia memerlukan pergeseran paradigma: dari power politics menuju planetary ethics etika planet yang mengakui keterhubungan semua kehidupan.

Keamanan manusia, dengan demikian, bukan hanya urusan teknis mitigasi, tetapi juga persoalan moral. Ia menuntut keberanian politik untuk mengubah cara hidup, produksi, dan konsumsi manusia modern. Jika perubahan iklim terus diabaikan, maka kehancuran bukan lagi ancaman potensial, melainkan kepastian yang tinggal menunggu waktu.

Namun, seruan moral saja tidak cukup. Diperlukan transformasi institusional dan komitmen politik yang konkret di semua level pemerintahan. Setiap kebijakan pembangunan harus melewati uji keberlanjutan: apakah kebijakan itu menambah atau mengurangi risiko iklim? Pendekatan ini perlu diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan nasional hingga tata kelola lokal. Negara-negara berkembang seperti Indonesia, misalnya, dapat memperkuat diplomasi lingkungan regional melalui ASEAN dan memimpin inisiatif kerja sama adaptasi di kawasan Indo-Pasifik. Keamanan iklim bukan hanya tanggung jawab global, tetapi juga peluang untuk membangun solidaritas regional berbasis kepentingan bersama.

Selain itu, perlu ada redefinisi terhadap makna “pembangunan.” Selama ini, pembangunan sering diukur dari pertumbuhan ekonomi, padahal pertumbuhan tanpa keberlanjutan hanyalah ilusi kemajuan. Indikator seperti Human Development Index (HDI) perlu dipadukan dengan Planetary Boundaries Index agar kesejahteraan manusia tidak menyalahi batas ekologi. Pergeseran ini akan mendorong pemerintah dan lembaga keuangan global menilai keberhasilan bukan dari seberapa besar GDP, melainkan seberapa tangguh masyarakat menghadapi krisis lingkungan.

Dunia akademik dan masyarakat sipil juga memiliki peran strategis. Kampanye lingkungan tidak boleh berhenti pada slogan atau aksi simbolik. Kesadaran ekologis harus masuk ke ruang pendidikan, media, dan budaya populer. Mengajarkan anak muda tentang krisis iklim bukan semata edukasi lingkungan, melainkan pendidikan tentang masa depan. Inilah yang disebut ecological citizenship kewarganegaraan ekologis di mana individu merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap planetnya, sama seperti ia memiliki tanggung jawab sosial terhadap negaranya.

Dalam konteks global governance, pembenahan juga diperlukan pada struktur keuangan internasional. Dana adaptasi iklim harus diakses secara adil oleh negara-negara yang paling rentan, tanpa syarat politik yang menjerat. Mekanisme seperti Loss and Damage Fund harus diawasi lembaga independen agar tidak berubah menjadi alat kepentingan donor. Dunia membutuhkan lembaga keuangan yang tidak sekadar menyalurkan dana, tetapi juga mentransfer teknologi hijau dan membangun kapasitas lokal. Ketimpangan akses teknologi adalah bentuk kolonialisme baru yang menahan negara berkembang dalam ketergantungan.

Selain itu, penting untuk mengubah narasi tentang transisi energi. Perubahan menuju energi terbarukan sering kali dibingkai sebagai beban ekonomi, padahal sesungguhnya merupakan investasi terhadap masa depan. Setiap panel surya, turbin angin, atau inovasi kendaraan listrik bukan hanya alat produksi energi, tetapi simbol dari perubahan arah sejarah manusia: dari peradaban yang eksploitatif menuju peradaban yang kooperatif dengan alam. Negara-negara yang lebih dulu memahami hal ini akan memimpin dunia, bukan karena kekuatan militer, tetapi karena kemampuan mereka menyesuaikan diri dengan kenyataan planet yang berubah.

Tidak kalah penting adalah peran individu. Krisis iklim sering kali terasa jauh dan abstrak, padahal ia dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Pola konsumsi, penggunaan energi, dan pilihan gaya hidup menentukan besarnya jejak karbon kolektif. Dalam hal ini, gerakan masyarakat seperti zero waste, plant-based lifestyle, dan sustainable fashion bukan sekadar tren, melainkan ekspresi politik baru politik keseharian yang berakar dari kesadaran ekologis. Perubahan sosial besar selalu dimulai dari tindakan kecil yang konsisten.

Pada akhirnya, krisis iklim mengajarkan satu hal mendasar: bahwa keamanan manusia tidak bisa dipisahkan dari keamanan alam. Dalam terminologi hubungan internasional, konsep environmental security kini berkembang menjadi pendekatan interdisipliner yang memandang keamanan sebagai ekosistem yang saling terhubung. Politik, ekonomi, kesehatan, dan budaya semuanya bergantung pada stabilitas lingkungan. Tanpa udara bersih, air, dan tanah yang subur, seluruh sistem sosial akan runtuh. Maka, menjaga lingkungan bukan hanya tindakan pelestarian, tetapi juga strategi pertahanan paling fundamental bagi umat manusia.

Kita hidup di masa di mana pilihan kolektif akan menentukan apakah abad ke-21 dikenang sebagai masa kebangkitan kesadaran planet, atau awal dari keruntuhan peradaban modern. Dunia telah memiliki ilmu, teknologi, dan sumber daya untuk mencegah bencana yang lebih besar. Yang hilang hanyalah kemauan politik dan keberanian moral untuk bertindak. Sejarah akan menilai generasi sekarang bukan dari seberapa cepat kita menumbuhkan ekonomi, tetapi seberapa gigih kita melindungi bumi bagi generasi berikutnya.

Krisis iklim tidak menunggu kesepakatan politik, dan alam tidak mengenal batas negara. Setiap keterlambatan berarti kehilangan nyawa, mata pencaharian, dan masa depan. Karena itu, saatnya umat manusia berhenti menunda. Dari ruang konferensi hingga ruang kelas, dari kebijakan publik hingga gaya hidup pribadi semuanya harus bergerak menuju paradigma keamanan manusia yang berakar pada keberlanjutan planet. Sebab di dunia yang memanas, hanya mereka yang mampu beradaptasi secara etis dan kolektiflah yang akan selamat.

Sumber relevan yang dibaca penulis;

United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security. New York: Oxford University Press, 1994.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. Geneva: IPCC, 2023.
Paris Agreement. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 2015.
Homer-Dixon, Thomas. “Environmental Scarcities and Violent Conflict.” International Security, Vol. 19, No. 1 (1994): 5–40.
Matthew, Richard A., et al. Environmental Security: Approaches and Issues. Washington, D.C.: Island Press, 2010.