Berita FISIP. Senin 26 Oktober 2026 - Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyelenggarakan Studium Generale bertajuk “Islam dan Confucian: Perspektif Hubungan Internasional” pada Senin (26/10). Kegiatan ini membahas pemikiran Islam dan Konfusianisme dalam kehidupan sosial, demokrasi, serta perumusan kebijakan publik.

Kegiatan diawali dengan sambutan Dekan FISIP UIN Jakarta, Prof. Dr. Dzuriyatun Toyibah, M.Si., M.A. Dalam sambutannya, ia menyoroti pentingnya mengkaji kembali sistem demokrasi dan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tengah dinamika politik global. Berbagai aksi protes yang terjadi di sejumlah negara menjadi salah satu penanda perlunya refleksi terhadap kondisi demokrasi dan tantangan yang dihadapi dunia saat ini.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Robi Sugara, M.Si., Ph.D. Ia mengangkat pemikiran para cendekiawan Muslim mengenai Islam dan nasionalisme, serta mempertanyakan bagaimana nilai-nilai Islam dapat berjalan selaras dengan demokrasi dan mendukung terciptanya kehidupan bernegara yang lebih baik.

Islam dan Konfusianisme dalam Perspektif Hubungan Internasional

Materi pertama disampaikan oleh Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos., IMAS, Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia. Ia menjelaskan bahwa teori hubungan internasional dapat membantu melihat politik dunia dari berbagai sudut pandang, mulai dari kepentingan negara hingga pengalaman masyarakat yang terdampak oleh kebijakan.

Menurutnya, Islam dan Konfusianisme menawarkan gagasan mengenai kehidupan bersama yang penafsirannya terus berkembang dan terbuka untuk diperdebatkan. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu kebijakan perlu mempertimbangkan keputusan yang diambil serta dampaknya bagi masyarakat, termasuk kelompok yang memiliki keterbatasan dalam menyuarakan kepentingannya.

Nilai Keagamaan dalam Kebijakan Publik

Materi berikutnya disampaikan oleh Dr. Ahmad Suaedy, M.A.Hum. Ia membahas proses masuknya nilai-nilai keagamaan dan spiritual ke dalam ruang publik dan kebijakan di Tiongkok maupun Indonesia.

Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa nilai-nilai sosial di Tiongkok menekankan etos kemodernan, seperti inovasi, meritokrasi, kesejahteraan, dan kesetaraan ekonomi, tanpa meninggalkan harmoni sosial. Sementara itu, nilai-nilai Aswaja Nusantara di Indonesia lebih menekankan toleransi, harmoni, dan hak-hak politik, meskipun masih menghadapi tantangan dalam mendorong keadilan ekonomi serta penguatan etos kemodernan, termasuk inovasi dan meritokrasi.

Melalui kegiatan Studium Generale ini, Program Studi Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta menghadirkan ruang diskusi akademik untuk memperluas pemahaman mengenai hubungan antara nilai-nilai keagamaan, demokrasi, dan kebijakan publik dalam perspektif hubungan internasional.(Prita-Riani)