Berita FISIP,Senin 26 Mei 2025 – Berbagai aliran utama feminisme, mulai dari feminisme liberal, marxis, sosialis, hingga radikal beserta relevansinya dalam perjuangan perempuan, dimaksudkan untuk mendapatkan hak politik yang setara. Feminisme tidak hanya bicara soal hak memilih dan dipilih, tetapi juga soal akses pendidikan, ekonomi, dan penghapusan hambatan struktural yang membatasi partisipasi perempuan dalam ruang publik dan politik.

Hal itu disampaikan Dr. Ana Sabhana Azmy, M.I.P., saat menjadi dosen tamu untuk mata kuliah Teori-Teori Ilmu Politik bertajuk “Menimbang Ulang Afirmasi sebagai Jalan Menuju Representasi Setara”, di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin, 26/5/2025.

”Keterkaitan erat antara feminisme dan demokrasi, di mana nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan, hak, dan keadilan menjadi landasan perjuangan perempuan. Salah satu isu sentral yang diangkat adalah penerapan kuota 30 persen bagi perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai politik di Indonesia,” kata dosen Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta ini.

Ana menyoroti tantangan implementasi kuota, seperti dominasi laki-laki di arena politik, lemahnya penegakan aturan, serta kurangnya dukungan dari partai politik dan organisasi masyarakat. Bahkan, ia menekankan pentingnya langkah-langkah pendukung lain, seperti pendidikan politik bagi perempuan, penguatan kapasitas kepemimpinan, serta perubahan budaya patriarkhi yang masih mengakar kuat. (Anatakiza-Tries)