Berita FISIP. Rabu 29 Juli 2026 - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar diskusi publik bertajuk “Membangun Ekonomi dan Budaya Papua Melalui Penguatan Peran Klan dan Marga sebagai Aktor Pembangunan” di Auditorium Prof. Bahtiar Effendy, Gedung FISIP UIN Jakarta, pada Rabu, 29 Juli 2026. Diskusi ini menghadirkan akademisi, pemerintah, serta perwakilan masyarakat adat Papua untuk membahas strategi pembangunan Papua yang berlandaskan kearifan lokal, budaya, dan pemberdayaan masyarakat adat.

Diskusi ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat pemahaman bahwa pembangunan Papua tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga perlu mempertimbangkan identitas budaya, struktur sosial masyarakat adat, serta keterlibatan masyarakat lokal sebagai aktor utama pembangunan.

Dekan FISIP UIN Jakarta, Prof. Dr. Dzuriyatun Toyibah, M.Si., M.A., membuka kegiatan dengan menyampaikan bahwa Papua memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam yang besar sehingga pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga nilai-nilai budaya masyarakat adat.

Ia menegaskan komitmen FISIP UIN Jakarta dalam mendukung berbagai kajian dan kolaborasi yang berorientasi pada penguatan masyarakat, termasuk memberikan ruang bagi mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di UIN Jakarta untuk menjadi bagian dari keluarga besar kampus.

Pendeta Alberth Yoku, S.Ag., Kepala Badan Pengarah Papua, sebagai pembicara utama telah menegaskan bahwa Papua bukanlah tanah kosong, melainkan wilayah yang memiliki sejarah, pemilik adat, sistem sosial, serta kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Menurutnya, pembangunan Papua harus dilakukan dengan menghormati keberadaan klan, marga, dan wilayah adat sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat Papua. Berbagai potensi lokal seperti noken, tradisi sasi, bahasa daerah, seni, musik, hingga sistem kepemilikan tanah adat merupakan modal pembangunan yang perlu dikembangkan.

“Papua bukan tanah kosong. Papua memiliki pemilik adat, memiliki budaya, memiliki struktur sosial yang harus dihargai dalam setiap proses pembangunan,” ujar Pendeta Alberth.

Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda Papua yang telah memperoleh pendidikan agar mampu kembali berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi berbasis budaya di daerah asalnya.

Dalam sesi tanggapan menghadirkan Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.Si., Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memperkuat keberpihakan terhadap Orang Asli Papua melalui kebijakan Otonomi Khusus beserta berbagai regulasi turunannya.

Menurutnya, keberadaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP3OKP), Majelis Rakyat Papua (MRP), serta berbagai kebijakan afirmasi menjadi instrumen penting dalam memastikan masyarakat adat Papua terlibat dalam proses pembangunan.

Ia menambahkan bahwa pemanfaatan Dana Otonomi Khusus harus diarahkan secara tepat sasaran, terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur dasar dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat.

Selanjutnya, Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si., Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, menyampaikan bahwa salah satu tantangan pembangunan ekonomi Papua adalah kondisi geografis yang menyebabkan keterbatasan akses distribusi dan perdagangan.

Ia menjelaskan berbagai upaya pemerintah dalam memperluas konektivitas ekonomi melalui pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat, program Gerai Maritim, Tol Laut, hingga Jembatan Udara untuk menjangkau wilayah-wilayah pedalaman.

Selain itu, ia menekankan pentingnya hilirisasi produk unggulan Papua seperti sagu dan hasil perikanan agar memiliki nilai tambah serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menurutnya, potensi ekonomi biru Papua perlu diperkuat melalui rantai pasok dan akses perdagangan yang lebih baik.

Sementara itu, Syamsul Hadi, S.H., M.M., Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan RI, menekankan pentingnya pendekatan kebudayaan dalam pembangunan Papua.

Ia menjelaskan bahwa Papua memiliki tujuh wilayah adat dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Kementerian Kebudayaan, lanjutnya, tengah mendorong konsep “Jalan Kebudayaan Papua” sebagai pendekatan pembangunan berbasis budaya melalui penguatan lembaga adat, perempuan adat, pemuda adat, pelestarian bahasa daerah, serta pengembangan pangan lokal.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Peserta dari berbagai wilayah Papua, baik yang hadir secara langsung maupun daring, menyampaikan sejumlah persoalan terkait pengembangan ekonomi lokal, akses pasar, digitalisasi, hingga keterlibatan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan.

Salah satu peserta dari Waropen menyoroti keterbatasan akses pasar bagi produk perikanan serta pentingnya digitalisasi ekonomi bagi generasi muda Papua. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Perdagangan menjelaskan bahwa penguatan pasar dapat dilakukan melalui kerja sama pemerintah daerah, koperasi, serta mitra pembeli agar hasil produksi masyarakat memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik.

Pertanyaan lain datang dari mahasiswa asal Papua Pegunungan yang menyoroti keterlibatan lembaga adat dalam proses pembangunan daerah. Dr. Sumule Tumbo menjelaskan bahwa peran tersebut telah diakomodasi melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), termasuk melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berbasis masyarakat adat.

Dalam kesempatan tersebut, FISIP UIN Jakarta juga menyampaikan komitmennya untuk terus berkolaborasi dalam mendukung pengembangan Papua melalui program literasi digital, penguatan kewirausahaan, pemasaran berbasis digital, riset, serta pengabdian masyarakat.

Melalui diskusi publik ini, para narasumber sepakat bahwa pembangunan Papua membutuhkan sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat adat, dan generasi muda. Penguatan peran klan dan marga sebagai aktor pembangunan menjadi langkah penting agar kemajuan Papua dapat berjalan beriringan dengan pelestarian budaya dan nilai-nilai masyarakat adat.