Berita FISIP, Selasa, 20 Mei 2025. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta telah membuat acara Diskusi Publik dengan tema  “Kekerasan di Papua Akar Masalah dan Solusinya “ dengan narasumber : Dr. M. Hasan Anshori (Dosen FISIP UIN Jakarta) dan Irjen.Pol.(Purn) Drs. Bekto Suprapto,M.Si (Kapolda Papua (2009-2011) dan dibuka  oleh Dr. Iding Rosyidin S.Ag., M.Si. selaku Wakil Dekan I FISIP UIN Jakarta.

Wakil Dekan I FISIP UIN Jakarta dalam sambutannya memberikan apresiasi yang baik bagaimana mahasiswa FISIP UIN Jakarta bisa memperoleh wawasan tentang bagaimana konsidi di Papua dengan narasumber yang telah memiliki pengalaman di papua.

Irjen.Pol.(Purn) Drs. Bekto Suprapto,M.Si yang merupakan Kapolda Papua (2009-2011) memberikan pemaparan tentang : Apa, Siapa Dan Bagaimana Papua? Yang menjelaskan berbagai hal antara lain; asal ras papua yaitu  Ras Melanesia, Sukubangsa dan bahasa di Papua, Perkampungan Papua, Kepemimpinan Papua, Perang suku (kekerasan) adalah mekanisme penyelesaian masalah di Papua, Hubungan masyarakat Papua, Agama dan Bahasa Indonesia di Papua, Otonomi Khusus Papua, Perang suku,

Cara mengatasi yang disarankan oleh beliau adalah dengan : Membuka isolasi,    Penyelesaian masalah sesama masyarakat Papua lebih diutamakan secara adat,  Pendidikan vokasi lebih diutamakan (pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, teknik mesin, dll),  Jaminan hak asasi manusia,              Peningkatan partisipasi masyarakat Papua.

Dalam pemaparan selanjutnya oleh Dr. M. Hasan Anshori (Dosen FISIP UIN Jakarta) yang melihat dengan melihat Papua dengan pertanyaan Kenapa Papua ? dengan penjelasan data Critical Juncture (1996-2001): Aceh, Papua, East Timor, Maluku, Kalimantan Tengah dan Sulawesi.,Sejak tahun 2005, semua konflik kekerasan tersebut mengalami de-eskalasi atau settled, kecuali Papua. Papua bukan persoalan konflik-kekerasan vertical, tapi lebih luas persoalan insekuritas horizontal dalam berbagai dimensi. : Complex businesses of Papua:  Sosio-economi, Under development and extensive poverty, Sosial-budaya,  Sosial-politik,     Insecurity.

Hasan Anshori juga melanjutkan dengan Resolusi, Intervensi dan Kebijakan Papua dan dengan daerah lain seperti                 Aceh dan Timor Leste, apakah relevan..? dengan kondisi Socio-cultural and political interventions. Military solution is no solution. Serta memberikan kebijakan tentang Building trust (vertical): health, education, social services, rule of law, corruption eradication.,         Building social harmony and cohesion (horizontal),Building Papua for Papuan: Indigenous Papua-centered development policy/roadmap, Ministry khusus untuk urusan pembangunan Papua..?

Semoga Papua akan selalu menjadi bagian dari NKRI dan maju Bersama daerah lain di Indonesia. (Tries)