Mencermati fenomena penurunan kualitas demokrasi secara global yang terjadi akhir-akhir ini, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta seyogiyanya merasa terpanggil untuk kembali meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan demokrasi (civic education) demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik.

Pernyataan itu disampaikan oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Achmad Ubaedillah, M.A dalam pidato pengukuhan atau orasi ilmiah Guru Besar di hadapan Sidang Terbuka Senat Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Orasi Ilmiah Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga tengah mendapatkan amanah sebagai Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam itu berjudul “Menyegarkan kembali pendidikan demokrasi di perguruan tinggi keagamaan Islam: Pengalaman dan kontribusi IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”.

Ubaedillah mengemukakan, setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998, demokrasi telah menjadi kekuatan pendorong bagi perubahan politik dan sosial di Indonesia, dan kini pendidikan demokrasi oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, khususnya yang berada di lingkungan Kementerian Agama RI mendesak untuk dilakukan.

Peran perguruan tinggi keagamaan Islam sangat penting dalam menyebarkan nilai-nilai dan praktik demokrasi melalui program pendidikan demokrasi yang dikemas dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan bagi kalangan generasi muda Muslim untuk memelihara demokrasi sebagai komitmen publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dikatakannya, UIN Jakarta memiliki peran strategis dan historis dalam pengembangan pendidikan demokrasi di kalangan generasi muda Muslim. Perguruan Tinggi Islam Negeri itu, bersama lebih dari 130 perguruan tinggi lainnya tercatat sebagai pelaku sejarah pengembangan pendidikan demokrasi pasca Orde Baru.

Dirinya juga menekankan pentingnya upaya menjalin kerjasama dengan figur-figur demokratis berpengaruh dan organisasi masyarakat sipil moderat, dan kedua unsur ini seyogiyanya berkolaborasi dengan peruguruan tinggi seperti UIN dan sejenisnya.

Prof. Ubaedillah juga menjelaskan, sejak awal masa reformasi, UIN Jakarta telah berhasil menorehkan sejarah dalam menginisiasi program nasional dan ‘pendidikan politik’ melalui pengembangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.

Berbeda dengan program pendidikan kewarganegaraan di masa lalu yang penuh dengan deviasi, pendidikan kewarganegaraan yang diperkenalkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini lebih mengutamakan pendekatan dan metode baru dalam mengajarkan nilai dan prinsip-prinsip demokrasi.

“Program ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan dan pembudayaan demokrasi di Indonesia,” katanya sambil menambahkan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat mengisi kekosongan program pendidikan politik publik yang seharusnya dilakukan oleh partai politik.